HIPMI Dorong Strategi Atasi Kelangkaan BBM SPBU Swasta

HIPMI Dorong Strategi Atasi Kelangkaan BBM SPBU Swasta

JAKARTA - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta seperti BP, Shell, dan VIVO menjadi perhatian serius bagi pelaku industri. 

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Sekjen HIPMI) Anggawira menilai, situasi ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat perencanaan logistik di sektor energi. Tanpa strategi yang matang, gangguan pasokan berpotensi menghambat operasional bisnis swasta secara signifikan.

“Ini harus jadi pelajaran penting bagi industri dalam melakukan perencanaan logistik yang lebih baik. Jangan sebaliknya, hanya sekadar mendesak pemerintah membuka keran impor lebih besar,” kata Anggawira dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 18 September 2025. 

Baca Juga

Keunggulan Energi Geothermal Dorong Transisi Energi Indonesia

Pernyataan ini menekankan pentingnya kemandirian sektor swasta dalam menghadapi tantangan pasokan energi.

Menurut Anggawira, salah satu solusi praktis adalah memberikan ruang bagi Badan Usaha Swasta (BU) untuk membeli BBM dari Pertamina. Dengan cara ini, kebutuhan operasional SPBU swasta bisa terpenuhi tanpa menunggu kebijakan impor tambahan, sehingga bisnis tetap berjalan lancar meski menghadapi fluktuasi stok.

“Ke depan di 2026 butuh perencanaan yang matang dari BU swasta dan ajak juga lembaga-lembaga independen untuk bisa ikut serta dalam penyusunan dan dilakukan transparansi,” imbuhnya. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem pasokan BBM yang lebih efisien, adil, dan terbuka, sehingga mengurangi risiko kelangkaan di masa mendatang.

Lebih jauh, Anggawira yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Batu Bara, dan Mineral Indonesia (ASPEBINDO) menyoroti upaya pemerintah dalam memberikan kelonggaran tambahan kuota impor BBM. 

Tahun ini, kuota impor dinaikkan 10 persen dibanding 2024, dan realisasi impor telah mencapai 110 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan dukungan terhadap kebutuhan SPBU swasta.

Namun, Anggawira menekankan bahwa pendekatan “satu ukuran untuk semua” tidak selalu efektif. Penambahan kuota impor seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan nyata masing-masing SPBU, terutama bagi mereka yang tengah mengembangkan jaringan secara progresif dibanding SPBU standar. Strategi ini penting agar distribusi BBM lebih efisien dan tepat sasaran.

Menurutnya, evaluasi kebutuhan tiap SPBU akan membantu menghindari pemborosan dan memastikan ketersediaan BBM sesuai permintaan. Dengan kolaborasi yang baik antara sektor swasta, pemerintah, dan lembaga independen, manajemen pasokan dapat lebih transparan dan profesional, sehingga mengurangi risiko kelangkaan yang berulang.

Penerapan strategi ini juga membuka peluang bagi SPBU swasta untuk merencanakan ekspansi bisnis dengan lebih matang. Dengan mengantisipasi fluktuasi pasokan, pengusaha dapat menjaga kepuasan konsumen sekaligus memastikan kontinuitas operasional di tengah dinamika pasar energi yang kompleks.

Selain itu, langkah proaktif ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara sektor publik dan swasta dalam industri energi. Transparansi dan perencanaan berbasis kebutuhan riil menjadi kunci agar kebijakan energi nasional dan strategi bisnis SPBU selaras, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan fokus pada perencanaan logistik yang matang, keterlibatan lembaga independen, dan penyesuaian kuota impor berbasis kebutuhan, HIPMI menilai sektor swasta dapat lebih tangguh menghadapi dinamika pasokan BBM. Pendekatan ini sekaligus menekankan peran aktif pengusaha dalam menjaga stabilitas energi nasional.

Secara keseluruhan, masukan HIPMI menekankan pentingnya strategi berbasis data dan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, kelangkaan BBM bukan lagi sekadar masalah pasokan, tetapi dapat diatasi melalui perencanaan, transparansi, dan sinergi yang berkelanjutan.