Subsidi Energi 2024: Pemerintah Klaim Lunas, DPR Beda Data
JAKARTA - Perdebatan mengenai pembayaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 mencuat dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (30 September 2025). Dalam forum itu, muncul perbedaan data antara pemerintah dan DPR terkait status pelunasan kewajiban pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
Purbaya menegaskan pihaknya telah melunasi seluruh kewajiban subsidi dan kompensasi energi 2024. Klaim ini ia sampaikan untuk membantah laporan Komisi XI DPR yang menyebut masih ada tunggakan dari tahun lalu yang belum dibayar pemerintah kepada BUMN energi.
“Klaim dari BUMN bahwa beberapa ada yang subsidinya belum dibayar 2024, saya sudah confirm sama tim kami di sini, 2024 subsidinya sudah dibayar penuh termasuk kompensasinya, yang terakhir bulan Juni ya untuk Pertamina dan PLN,” kata Purbaya dalam rapat kerja tersebut.
Baca JugaMarcus Rashford Gacor di Barcelona, Masa Depan Masih Misterius
Ia menambahkan bahwa dana yang dikirim pemerintah seharusnya sudah masuk ke rekening penerima, sehingga ia mempertanyakan lokasi hambatan dana itu jika ternyata belum diterima.
“Jadi harusnya sudah clear itu, saya nggak tahu kenapa belum masuk ke rekening mereka. Mungkin kita cek nyangkutnya di mana, di mereka, tapi di tempat kami sudah kami kirim,” lanjutnya.
Pemerintah Klaim Sudah Bayar, DPR Sebut Masih Ada Tunggakan
Purbaya menegaskan berdasarkan data Kementerian Keuangan, semua subsidi dan kompensasi 2024 telah dibayarkan. Jika memang masih ada tagihan yang dirasa belum dibayar, ia meminta BUMN terkait atau pihak Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk langsung menemuinya agar persoalan segera jelas.
“Nanti kalau mereka ada klaim data yang belum dibayar, suruh menghadap ke saya secepatnya. Tapi data yang kita miliki seperti itu (sudah dibayar),” tutur Purbaya.
Namun untuk tahun 2025, ia mengakui masih ada kewajiban yang belum dibayarkan. Pemerintah menjanjikan pembayaran akan dilakukan pada Oktober 2025 untuk tagihan kuartal I–II.
“Memang 2025 masih ada yang belum dibayarkan triwulan I, II, tapi kita mengikuti prosedur yang sedang berjalan sekarang. Kalau kita lihat nanti Oktober, triwulan I–II akan kita bayarkan penuh,” beber Purbaya.
Data DPR: Ada Rp27,6 Triliun Kompensasi PLN Belum Terbayar
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengungkapkan hasil rapatnya dengan BUMN pada Senin (29/9) sore hingga malam. Dalam rapat tersebut, pihak BUMN menyampaikan bahwa ada subsidi dan kompensasi tahun 2024 yang belum dibayarkan pemerintah.
Berdasarkan data yang disampaikan Misbakhun, terdapat kompensasi kuartal I-2025 untuk PLN senilai Rp27,6 triliun yang belum dibayarkan. Kompensasi itu disebut berasal dari tagihan tahun 2024.
“Itu adalah kompensasi untuk 2024, dari APBN 2024. Kalau kita mengatakan ada kompensasi 2025, itu berarti beban subsidi yang melebihi kuota di 2024, kemudian menjadi biaya kompensasi dan belum dibayar,” ucap Misbakhun.
Selain itu, Misbakhun menyebut masih ada diskon listrik yang belum dibayar sekitar Rp13,6 triliun dan DIPA kekurangan subsidi 2024 sebesar Rp3,82 triliun untuk PLN.
“Ini jelas. Jadi kalau bapak dapat penjelasan dari anak buah bapak bahwa semuanya sudah dibayar, harus bapak cek ulang. Ini kita bukan saling menyalahkan, kita ingin memperbaiki tata kelola,” tegas Misbakhun.
Kunci Masalah: Tata Kelola dan Sinkronisasi Data
Perbedaan data antara pemerintah dan DPR memperlihatkan pentingnya sinkronisasi laporan keuangan subsidi energi. Purbaya memastikan pencairan sudah dilakukan penuh sesuai prosedur, sementara DPR mendapat laporan dari BUMN bahwa dana tersebut belum seluruhnya diterima.
Pernyataan Purbaya sekaligus menegaskan komitmen Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan kewajiban subsidi dan kompensasi sesuai tahun anggaran. Sedangkan DPR menyoroti perlunya tata kelola dan mekanisme pencairan yang lebih transparan agar tidak ada persepsi pemerintah belum membayar.
Situasi ini juga menunjukkan betapa krusialnya koordinasi antara pemerintah, BUMN penerima subsidi, dan lembaga pengawas agar aliran dana publik yang besar dapat dipantau dengan jelas. Perbedaan data bukan hanya bisa memunculkan polemik, tetapi juga berdampak pada kredibilitas pengelolaan anggaran negara di mata publik.
Komitmen Pembayaran 2025 dan Perbaikan Mekanisme
Untuk tahun 2025, Purbaya mengaku masih ada tunggakan pembayaran untuk triwulan I dan II yang akan dibayarkan penuh pada Oktober. Komitmen ini diharapkan bisa meredam kekhawatiran BUMN dan DPR soal keberlanjutan subsidi dan kompensasi energi tahun berjalan.
Di sisi lain, Misbakhun menekankan perlunya perbaikan tata kelola dan akurasi data agar perbedaan persepsi seperti ini tidak terulang. Tujuannya bukan untuk menyalahkan, melainkan memastikan subsidi energi benar-benar diterima tepat waktu oleh pihak yang berhak.
Harapan Publik
Publik menanti kejelasan hasil penelusuran “nyangkutnya” dana subsidi energi yang disebut Purbaya. Jika masalah ini hanya karena proses administratif atau perbedaan pencatatan, maka koordinasi intensif perlu segera dilakukan. Namun jika ada kendala lain yang lebih mendasar, transparansi mutlak diperlukan agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBN tidak terganggu.
Polemik ini juga menjadi pengingat bahwa pengelolaan dana subsidi energi yang nilainya sangat besar harus disertai mekanisme pelaporan yang lebih akurat, cepat, dan terbuka. Dengan begitu, pemerintah bisa memastikan seluruh kewajiban telah dibayarkan, sementara BUMN dan DPR memiliki data yang sama mengenai status pembayaran.
Rekomendasi
