Pemerintah Manfaatkan Aset BLBI untuk Bangun Rumah Murah di Banten dan Jawa Barat
JAKARTA – Pemerintah Indonesia semakin gencar dalam mengoptimalkan aset negara yang selama ini tidak terpakai, salah satunya melalui program pembangunan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam langkah terbarunya, aset sitaan Bantuan Likuiditas Pembiayaan Perumahan (BLBI) akan dimanfaatkan untuk tujuan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP), Heri Jerman, setelah melakukan survei lapangan di lahan sitaan Kejaksaan RI di Banten dan Jawa Barat.
Menurut Heri Jerman, survei ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait kesesuaian lahan yang diusulkan dengan maksud dan tujuan pembangunan perumahan sebagai bagian dari program Kementerian PKP. "Survei dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian lahan yang diusulkan dengan maksud dan tujuan pembangunan perumahan yang akan menjadi program Kementerian PKP," ungkapnya pada Kamis.
Kelayakan Lahan untuk Rumah Murah
Dalam pernyataannya, Heri menegaskan bahwa survei ini juga melibatkan penilaian berbagai aspek teknis penting lainnya. Kelayakan lahan meliputi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) setempat, ketersediaan jalan akses, serta evaluasi risiko bencana seperti banjir dan longsor. Selain itu, lahan tersebut harus bebas dari pelanggaran garis sempadan bangunan, sungai, atau pantai. Elemen pendukung lainnya meliputi ketersediaan sumber air, listrik, dan kondisi kesiapan lahan. Semua ini merupakan komponen esensial untuk memastikan bahwa lahan tersebut siap untuk dibangun sesuai dengan peruntukannya.
"Kejaksaan RI melalui Badan Pemulihan Aset telah menyerahkan beberapa bidang tanah yang sudah Incracht, yang sudah diputus dan tidak ada lagi sengketa hukum melalui Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, untuk bisa digunakan pembangunan perumahan untuk rakyat," jelas Irjen Heri.
Lokasi Lahan Potensial Rumah MBR
Sejalan dengan rekomendasi dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Irjen PKP merinci tiga lokasi strategis yang berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan perumahan murah bagi MBR. Lokasi pertama berada di Desa Mekarsari, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak. Di sini, terdapat dua hamparan lahan dengan luas masing-masing sebesar 2,4 hektar dan 3,5 hektar, yang saat ini memiliki status Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Harvest Time.
Irjen Heri Jerman menambahkan bahwa lahan tersebut sudah dilengkapi dengan infrastruktur dasar permukiman yang memadai dan dekat dengan kawasan Perumahan Citra Maja Raya yang sudah berkembang. Meskipun jalur akses utamanya melalui area PT Harvest Time, potensi pengembangan di sini tetap signifikan. "Lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman di sekitarnya dan berdekatan dengan Perumahan Citra Maja Raya yang sudah terbangun. Jalan perumahan berupa beton lebar 6 meter. Terdapat drainase lingkungan eksisting yang terhubung ke perumahan. Lahan sangat luas, sebagian besar tanah kebun. Lahan siap bangun namun akses hanya bisa melalui area PT Harvest Time," jelas Heri mengenai lokasi ini.
Upaya Pemerintah dalam Penyediaan Hunian Layak
Program ini tidak hanya menunjukkan bagaimana pemerintah mengatasi masalah aset negara yang sebelumnya di bawah pemanfaatan, tetapi juga memperlihatkan komitmen serius dalam memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyediaan rumah murah yang layak adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang selama ini kesulitan memperoleh akses perumahan.
Keberadaan infrastruktur dasar seperti jalan dan sistem drainase merupakan kunci keberhasilan dalam memastikan bahwa pembangunan perumahan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dan tahan terhadap tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Irjen Heri menyatakan, "Lahan sangat luas, sebagian besar tanah kebun. Kita melihat ini sebagai langkah tepat untuk mendorong pemerataan pembangunan dan akses perumahan bagi MBR di Indonesia."
Menuju Masa Depan Pembangunan Perumahan
Kolaborasi erat antara Kementerian PKP dan pihak terkait, termasuk Kejaksaan RI dan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, adalah bagian dari strategi besar untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan, terutama di sektor perumahan. Proses ini juga diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan nilai properti di daerah tersebut.
Dengan dilakukannya survei dan persiapan yang matang, harapannya adalah proyek pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat di Banten dan Jawa Barat. Ini adalah langkah maju untuk penyediaan perumahan yang tidak hanya terjangkau tapi juga layak huni, sehingga masyarakat dapat memiliki hunian yang aman, nyaman, dan memadai sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan pendekatan yang komprehensif dan menyeluruh, pemerintah terus berkomitmen untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan perumahan yang berkualitas dan terjangkau.
Rekomendasi
