Pendidikan Madrasah Indonesia Disorot World Bank, Siap untuk Berevolusi

Pendidikan Madrasah Indonesia Disorot World Bank, Siap untuk Berevolusi

JAKARTA - Pendidikan madrasah di Indonesia menjadi sorotan penting dalam pertemuan kementerian agama dengan tim Independent Evaluation Group (IEG) dari World Bank yang berlangsung pada tanggal 19 Februari 2025, di Jakarta. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mengevaluasi, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas pendidikan madrasah yang selama ini menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional Indonesia.

Kebutuhan Pendanaan yang Terstruktur

Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan mekanisme perencanaan pembiayaan yang lebih terstruktur untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan dapat lebih tepat sasaran. Prof. Ali Ramdhani, Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama (BMBPSDM), menekankan pentingnya pendekatan berbasis permintaan. "Kebutuhan setiap madrasah berbeda, sehingga pendekatan berbasis permintaan dari madrasah itu sendiri lebih efektif daripada penentuan langsung oleh kementerian," ujar Prof. Ali.

Menurut Prof. Ali, struktur pendanaan yang responsif terhadap kebutuhan sekolah akan membantu madrasah dalam mengevaluasi dan merancang program yang optimal sesuai dengan kebutuhan unik mereka, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pendidikan.

Pengenalan Program AKMI untuk Kompetensi Siswa

Salah satu inovasi yang diperkenalkan dalam konteks pendidikan madrasah adalah program AKMI (Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia). Program ini dikembangkan untuk mengukur empat kompetensi utama siswa madrasah, yaitu literasi baca, literasi numerik, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Prof. Ali menjelaskan, “Pemilihan literasi sosial budaya didasarkan pada keberagaman Indonesia, serta membutuhkan pemahaman toleransi yang lebih baik.”

Hasil awal dari studi ini mengisyaratkan bahwa kompetensi siswa madrasah cukup setara dengan standar internasional seperti PISA (Programme for International Student Assessment), namun tetap menghadapi tantangan dalam bidang literasi baca dan numerik. Pengukuran kompetensi sejak dini, dimulai dari kelas 4 MI, diharapkan bisa memberikan waktu untuk pengembangan lebih lanjut sebelum siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Peningkatan Kompetensi Guru Melalui PPKB

Perhatian juga diberikan pada peningkatan kompetensi guru melalui Program Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PPKB). Meskipun telah banyak guru yang mengikuti program tersebut, hasil belajar siswa belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. "Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tantangan yang terletak pada kompetensi guru itu sendiri," ujar Prof. Ali.

Asesmen Kompetensi Guru (AKG) menunjukkan bahwa sejumlah guru, khususnya di bidang sains dan matematika, memiliki skor di bawah standar. "Misalnya, guru matematika hanya memperoleh skor rata-rata 4,6 dari skala 10 dalam ujian kompetensinya," ungkap Prof. Dhani.

Data dan Kebijakan Berbasis Fakta

Untuk mendukung kebijakan yang lebih berbasis data, pengembangan Education Management Information System (EMIS) dilakukan dalam rangka meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan. Program ini telah diaudit oleh Inspektorat Jenderal dan World Bank, namun masih menemui kendala dalam fleksibilitas penggunaan anggaran.

Prof. Dhani, dalam diskusinya, menyoroti tantangan terbesar dalam pendanaan dari World Bank terkait ketidakfleksibelan dalam perubahan alokasi dana. "Saat terjadi bencana di Cianjur, misalnya, kami ingin mengalihkan dana untuk infrastruktur pendidikan, tetapi sangat terbatas karena aturan yang ketat dari World Bank," jelasnya.

Perbandingan dengan Pendekatan DFAT dan INOVASI

Sebagai pembanding, DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade) dan INOVASI (Innovation for Indonesia's School Children) disebut lebih fleksibel dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan, termasuk melibatkan organisasi masyarakat dalam implementasinya. Hal ini dinilai menambah nilai lebih berpengaruh dibandingkan pendekatan birokratis dari World Bank.

"Jika World Bank ingin tetap relevan dalam mendukung pendidikan di Indonesia, maka dana hibah harus bersifat tambahan, bukan pengganti anggaran yang sudah ada, serta lebih fleksibel dalam implementasinya," tegas Prof. Dhani.

Pertemuan dan Partisipasi Pihak Terkait

Selain Prof. Ali dan Prof. Dhani, pertemuan ini juga dihadiri oleh Prof. Ahmad Zainul Hamdi, Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kementerian Agama RI, serta Birgit Hansl, Manager in the IEGEC Department dari World Bank, bersama dengan perwakilan lain dari IEG, ET Consultant IEG, dan Analyst IEG World Bank.

Dengan reformasi dan pendekatan yang lebih dinamis, diharapkan pendidikan madrasah di Indonesia dapat berevolusi dan mengembangkan kompetensi yang lebih baik, baik bagi siswa maupun para pendidiknya. Upaya ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan madrasah tidak hanya berkontribusi kepada pendidikan nasional tetapi juga sesuai dengan perkembangan dan tantangan global.