JAKARTA - Bali, sebagai salah satu destinasi wisata tersohor dunia, menghadapi tantangan dalam hal literasi dan inklusi keuangan. Untuk mengatasi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk memperkecil kesenjangan tingkat literasi dan inklusi keuangan di wilayah tersebut. Melalui beragam strategi edukasi dan kolaborasi dengan stakeholders, OJK berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat Bali, termasuk penyandang disabilitas. Langkah ini sejalan dengan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2021-2025 yang menargetkan inklusi yang lebih luas.
Kristrianti Puji Rahayu, Kepala OJK Provinsi Bali, dalam siaran pers pada Kamis (20/2/2025) menyatakan, "Selama 2024 hingga Desember, OJK Provinsi Bali telah melaksanakan 640 kegiatan edukasi keuangan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali yang telah menjangkau lebih dari 59.705 orang." Menurutnya, kegiatan ini juga diperluas melalui media sosial yang berhasil menjangkau sekitar 388.980 orang. Langkah ini tidak hanya dilakukan oleh OJK, tetapi juga dalam sinergi dengan berbagai lembaga lain untuk memastikan jangkauannya maksimal.
Metode Edukasi yang Beragam dan Terarah
OJK menerapkan metode edukasi yang tersegmentasi guna memastikan semua kelompok masyarakat terakomodasi. Pelajar, mahasiswa, dan komunitas disabilitas menjadi fokus utama dalam kampanye literasi. Dalam kerjasamanya dengan Dinas Pariwisata serta Universitas lokal seperti Universitas Udayana dan Universitas Pendidikan Ganesha, OJK melibatkan mereka dalam program edukasi yang variatif, termasuk melalui Kuliah Kerja Nyata Literasi Inklusi Keuangan (KKN LIK).
"Selain itu, dilakukan juga kegiatan edukasi secara online seperti edukasi melalui media sosial yaitu Instagram dan publikasi iklan layanan masyarakat pada radio serta media online yang ada di Provinsi Bali," tambah Puji. Hal ini menunjukkan komitmen OJK untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebiasaan media konsumsi masyarakat, terutama generasi muda.
Sinergi dan Program Inklusi Keuangan yang Kuat
Untuk memastikan inklusi keuangan yang efektif, OJK Bali berkolaborasi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha jasa keuangan, akademisi, dan pihak lainnya. Pada tahun 2024, TPAKD menyelenggarakan 952 kegiatan yang dihadiri oleh 63.508 peserta. Kegiatan tersebut mencakup berbagai sektor, termasuk program Kredit/Pembiayan Sektor Prioritas (K/PSP) Pertanian, yang saja memberikan kesempatan lebih luas bagi petani dalam mengakses pembiayaan dengan total mencapai Rp5,7 triliun atau tumbuh 10,03%.
Sektor UMKM juga mendapatkan perhatian khusus. OJK Bali melalui program UMKM Bali Nadi Jayanti telah menyelenggarakan 159 kegiatan yang diikuti oleh 5.643 peserta. Program ini tidak hanya menyediakan literasi keuangan, tetapi juga mengadakan bimbingan teknis, akses pasar/business matching, dan pameran UMKM hingga tingkat internasional. Ini membantu UMKM, termasuk peserta Program Keluarga Harapan yang beralih menjadi UMKM peternak ayam, untuk naik kelas dan lebih kompetitif.
Peningkatan Inklusi Melalui Produk Keuangan dan Pengaduan Konsumen
Dalam upaya mendukung Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), OJK Bali mencatat peningkatan inklusi keuangan dengan tercapainya 630.877 rekening tabungan pelajar, yang setara dengan 72,06% dari total pelajar di Bali. Hal ini membuktikan bahwa edukasi dan dorongan penggunaan produk keuangan sejak dini dapat menciptakan kebiasaan positif dalam pengelolaan finansial.
Tidak hanya berhenti di edukasi, OJK juga tidak mengesampingkan perlindungan konsumen. Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) digunakan untuk menangani pengaduan dari masyarakat terkait sengketa atau pelanggaran di sektor keuangan. Selama 2024, OJK Bali menerima 481 pengaduan, dengan mayoritas terkait sektor perbankan dan perusahaan peer-to-peer lending. Sebagaimana diungkapkan oleh Puji, penanganan cepat dan tepat terhadap pengaduan merupakan kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan.
Komitmen Berkelanjutan pada Stabilitas dan Pertumbuhan
OJK Provinsi Bali tidak hanya berfokus pada edukasi dan inklusi, tetapi juga mendukung kelancaran pembiayaan dari industri jasa keuangan ke masyarakat. Selama 2024, terdapat peningkatan signifikan dalam pelayanan penarikan data Informasi Debitur (Ideb) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan total 9.630 orang, meningkat 135,39% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menandakan kemajuan dalam keterbukaan informasi keuangan yang diharapkan dapat mempermudah akses kredit bagi masyarakat.
Dengan strategi penegakan hukum dan sinergi bersama pemerintah, Bank Indonesia, LPS, dan industri terkait, OJK optimistis bahwa sektor jasa keuangan di Bali dapat terus stabil dan berkembang secara berkelanjutan, menciptakan ekosistem yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.