Wacana Pembentukan Provinsi Pansela: Wakil Ketua DPRD Jateng dari Banyumas Tekankan Perlunya Kajian Ilmiah yang Mendalam

Wacana Pembentukan Provinsi Pansela: Wakil Ketua DPRD Jateng dari Banyumas Tekankan Perlunya Kajian Ilmiah yang Mendalam

JAKARTA - Wacana mengenai pembentukan Provinsi Jawa Selatan (Jasela) terus mengemuka dalam perbincangan publik. Sebuah gagasan yang dipicu oleh ketimpangan pembangunan di wilayah Jawa Tengah, khususnya di bagian selatan. Pembentukan provinsi baru ini dinilai sebagai langkah strategis dalam pengembangan wilayah penyangga pangan, serta untuk mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif.

Namun, meskipun gagasan ini telah mengundang berbagai respons, pembentukan Provinsi Jasela bukanlah tanpa tantangan. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng) yang berasal dari Banyumas, Setya Arinugroho, menegaskan perlunya kajian ilmiah yang lebih mendalam mengenai pembentukan provinsi baru ini. Menurut Setya, keberlanjutan dan keberhasilan pemekaran wilayah ini sangat tergantung pada data yang kuat dan analisis yang matang terkait dampak ekonominya terhadap daerah yang akan dimekarkan.

Perlunya Kajian Ilmiah dan Bukti Empiris

Baca Juga

Film Sukma: Teror Gaib dan Obsesi Kecantikan

Setya Arinugroho, yang juga merupakan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), berpendapat bahwa meskipun wacana pembentukan Provinsi Jawa Selatan membawa potensi besar, tidak boleh ada keputusan yang diambil tanpa bukti empiris yang jelas. "Kita tidak boleh gegabah, harus ada bukti empiris bahwa pemekaran ini akan membawa dampak positif bagi wilayah tersebut. Jika tidak ada data yang mendalam, maka keputusan tersebut akan berisiko," ujar Setya dalam sebuah wawancara.

Lebih lanjut, Setya menambahkan bahwa konsep pemekaran wilayah menjadi lebih kecil memang bisa memberikan perhatian yang lebih intens dari pemerintah. "Konsepnya, semakin kecil wilayahnya, maka perhatian dari pemerintah pusat dan provinsi bisa lebih intens," jelasnya. Hal ini merujuk pada gagasan bahwa pembentukan Provinsi Jasela dapat mempermudah pengelolaan sumber daya dan mengoptimalkan perhatian terhadap daerah yang memiliki potensi besar namun masih tertinggal dari sisi pembangunan.

Pentingnya Kajian Fiskal dan Kesiapan Daerah

Selain masalah kajian sosial dan ekonomi, Setya juga menyoroti pentingnya kajian fiskal sebelum memutuskan pemekaran wilayah ini. Ia menekankan bahwa kesiapan fiskal dari kabupaten atau kota yang diusulkan untuk bergabung dalam Provinsi Jasela harus dipertimbangkan dengan seksama. Setya mengingatkan, meskipun wilayah selatan Jawa Tengah memiliki potensi yang besar, tantangan utama yang harus dihadapi adalah kesiapan daerah dalam mengelola anggaran dan menjalankan pemerintahan yang mandiri.

"Perlu dipertimbangkan, apakah kabupaten atau kota yang diusulkan masuk dalam Provinsi Jasela sudah siap untuk mandiri secara fiskal. Tanpa kesiapan tersebut, kita khawatir justru akan membebani anggaran pusat dan daerah," katanya.

Setya juga memberikan perhatian khusus pada biaya operasional yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan provinsi baru tersebut. Dengan hanya mengandalkan 7 hingga 10 kabupaten/kota, menurut Setya, akan sangat sulit bagi Provinsi Jasela untuk membiayai seluruh biaya operasional pemerintahan yang diperlukan. Terlebih lagi, pendapatan asli daerah (PAD) yang ada saat ini perlu dihitung dengan cermat agar tidak mengganggu keseimbangan fiskal daerah.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang Terbatas

Salah satu hal yang juga perlu dikaji adalah APBD Provinsi Jawa Tengah yang sekarang ini mencapai sekitar Rp15 triliun. Setya menjelaskan, meskipun jumlah ini cukup besar, pembentukan Provinsi Jasela membutuhkan anggaran yang lebih besar lagi untuk dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perhitungan yang lebih rinci dan realistis mengenai bagaimana pendanaan daerah dapat mencukupi untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jasela.

"Penting untuk memastikan bahwa anggaran yang ada dapat mencakup seluruh kebutuhan operasional pemerintahan provinsi baru, serta pembangunan infrastruktur dan program-program yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Tanpa perencanaan yang matang, pembentukan Provinsi Jasela bisa berisiko tidak dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," tambah Setya.

Tanggapan dari Politisi dan Masyarakat

Wacana pembentukan Provinsi Jasela memang telah menarik perhatian banyak pihak. Selain Setya Arinugroho, sejumlah tokoh lainnya juga memberikan pandangan serupa, mengingat bahwa Pemprov Jawa Tengah masih menghadapi tantangan besar terkait pemerataan pembangunan antara wilayah utara dan selatan. Salah satu alasan yang mendorong wacana ini adalah ketimpangan pembangunan, di mana Semarang dan beberapa kota besar lainnya di Jawa Tengah dinilai lebih berkembang dibandingkan dengan wilayah selatan yang masih tertinggal.

Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah, Abdul Kholik, misalnya, mengungkapkan pentingnya akselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan selatan. "Akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah di Jawa Tengah bagian selatan perlu semakin didorong, agar bisa seimbang dengan wilayah utara," kata Abdul Kholik dalam sebuah pernyataan sebelumnya. Gagasan ini tentunya menarik perhatian banyak pihak karena Jawa Tengah bagian selatan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, pariwisata, dan perikanan.

Namun, meskipun ada dukungan terhadap rencana pembentukan Provinsi Jasela, Setya Arinugroho tetap mengingatkan pentingnya kajian yang mendalam. Menurutnya, meskipun provinsi baru dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan perhatian terhadap wilayah yang kurang berkembang, hal itu harus didasari dengan data dan perhitungan yang tepat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun fiskal.

Kesiapan Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Selain faktor fiskal, kesiapan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam juga perlu menjadi bahan pertimbangan. Wilayah Jawa Selatan memiliki banyak sumber daya alam yang potensial, seperti hasil pertanian dan potensi wisata alam yang luar biasa. Namun, pengelolaan yang belum optimal di beberapa daerah bisa menjadi penghambat untuk memaksimalkan potensi tersebut. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM juga harus menjadi bagian dari rencana pengembangan Provinsi Jasela jika rencana ini benar-benar terlaksana.