Kemenkum Jatim Perkuat Pelayanan Hukum: Internalisasi Tugas dan Fungsi Ditjen AHU Dorong Transformasi

Kemenkum Jatim Perkuat Pelayanan Hukum: Internalisasi Tugas dan Fungsi Ditjen AHU Dorong Transformasi

JAKARTA – Dalam upaya memperkuat pelayanan hukum di Jawa Timur, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur menyelenggarakan acara Internalisasi Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Acara yang mengedepankan metode hybrid ini dilaksanakan di Aula Raden Wijaya, Kanwil Kemenkum Jatim dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Direktur Jenderal AHU, Widodo, beserta jajarannya.

Acara yang berlangsung dengan cermat ini menarik partisipasi dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkum se-Jawa dan Kepala serta Pegawai Balai Harta Peninggalan (BHP) se-Indonesia. Perwakilan Ikatan Notaris Indonesia, khususnya dari Wilayah Jawa Timur, turut hadir untuk menyaksikan penguatan sinergi penyelenggaraan tugas hukum di tingkat wilayah.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, menekankan posisi strategis Jawa Timur sebagai pusat industri dan keuangan. "Jawa Timur tidak hanya menjadi penopang ekonomi kawasan tengah dan timur Indonesia, namun juga memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 15%," ujar Haris.

Haris menambahkan, dengan luas wilayah mencapai 48.000 km² dan jumlah penduduk sekitar 41 juta jiwa, pentingnya peningkatan layanan hukum di provinsi ini semakin terasa. "Dampaknya terhadap pelayanan hukum sangat signifikan. Pada tahun 2024, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Administrasi Hukum Umum di Kanwil Kemenkumham Jatim mencapai Rp95,5 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari layanan fidusia sebesar Rp82,5 miliar," jelasnya lebih lanjut.

Transformasi ini sejalan dengan visi Jatim PASTI HEBAT, sebuah akronim yang menggambarkan tekad untuk Hukum yang Semakin Kuat dan Ekonomi yang Bangkit Melesat. Haris menggarisbawahi bahwa transformasi yang diterapkan Kemenkumham bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan hukum bagi masyarakat luas.

Dalam sesi lainnya, Sekretaris Ditjen AHU, Hantor Situmorang, menjelaskan bahwa internalisasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman kantor wilayah mengenai tugas, fungsi, serta layanan yang ditawarkan oleh Ditjen AHU.

Direktur Jenderal AHU, Widodo, juga menekankan pentingnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang mengambil tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema ini, menurut Widodo, menjadi arah strategis Ditjen AHU dalam memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. "Ditjen AHU memiliki peran dalam mendukung Prioritas Nasional 7, yakni memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, serta penyelundupan," ujar Widodo.

Lebih lanjut, Widodo menambahkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Ditjen AHU untuk periode 2025-2029 telah dirancang dengan teliti untuk mewujudkan tata kelola hukum yang modern, inklusif, dan berbasis teknologi. Upaya ini digadang-gadang mampu meningkatkan kualitas pelayanan hukum di Indonesia secara menyeluruh.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi paparan yang dibawakan oleh Sekretaris Ditjen AHU, Hantor Situmorang, mengenai fungsi kesekretariatan, dan presentasi mengenai transformasi pelayanan AHU Online oleh Direktur Teknologi Informasi, Sugito. Hal ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan hukum di Indonesia.

Sugito, dalam presentasinya, menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan hukum. "Dengan adanya transformasi berbasis teknologi, pelayanan hukum dapat dilakukan lebih efisien dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat," kata Sugito.

Untuk itu, sinergi antara Ditjen AHU dengan kantor wilayah di seluruh Indonesia sangat ditekankan guna mendukung pelayanan hukum yang lebih efektif dan efisien. Dukungan dan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak dianggap kunci untuk membawa perubahan positif dalam sistem pelayanan hukum Tanah Air.

Acara ini ditutup dengan harapan besar bahwa inisiatif internalisasi yang dilakukan tidak hanya akan memperkuat pemahaman mengenai tugas dan fungsi Ditjen AHU, namun juga mendukung tujuan besar pemerintah dalam menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan responsif terhadap dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Dengan demikian, inisiatif dan program transformasi yang dilakukan diharapkan mampu menempatkan Indonesia sebagai pemimpin dalam reformasi pelayanan hukum di tingkat regional maupun internasional.