Antusiaskan Kompetensi Hukum Pertanahan: Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Webinar Community of Practice

Antusiaskan Kompetensi Hukum Pertanahan: Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Webinar Community of Practice

JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar partisipasi aktif dalam Webinar Community of Practice (CoP) dengan tema penting, “Kedudukan Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam Kepemilikan Tanah”. Acara ini dirancang secara kolaboratif oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dilangsungkan secara hybrid, webinar ini sukses menyita perhatian para peserta dan dibuka dengan resmi oleh Kepala BPSDM Hukum.

Dalam sesi laporan, Tejo Harwanto, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional, menegaskan pentingnya kolaborasi antara BPSDM dan BPHN dalam inisiatif ini, yang bertujuan memberikan manfaat signifikan bagi instansi yang terlibat, mengingat pelaksanaan metode Community of Practice yang relatif baru ditemukan.

"Webinar ini merupakan langkah awal dari kegiatan Community of Practice bagi jabatan fungsional dalam lingkungan Kementerian Hukum sekaligus pelaksanaan perdana untuk fungsional Penyuluh Hukum. Ini adalah hasil kerja sama antara BPSDM dan BPHN. Inovasi dalam program Kementerian Hukum ini diharapkan dapat menjadi katalis dalam pengembangan kompetensi,” tegas Tejo.

Tejo menekankan bahwa kegiatan ini digelar berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2022 terkait Pengembangan Kompetensi. Salah satu cara pengembangan kapasitas tersebut direalisasikan melalui Community of Practice (CoP).

"Kami berharap CoP dapat menjadi pintu masuk dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Hukum," lanjutnya menambahkan.

Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan CoP ini karena sejalan dengan program pengembangan SDM nasional, yang merupakan bagian dari visi Asta Cita Presiden RI.

"Ini adalah bagian dari jembatan pengembangan SDM yang merupakan inti dari Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI. Terutama poin Asta Cita ke-4, berfokus pada pengembangan dan peningkatan SDM untuk menyongsong Indonesia Emas 2045," terang Gusti Ayu.

Gusti Ayu juga menekankan peran penting Kementerian Hukum sebagai institusi pembina yang membawahi delapan jabatan fungsional yang berperan strategis dalam peningkatan kapabilitas SDM di dalamnya.

"Kementerian Hukum membina delapan jabatan fungsional, yaitu Penyuluh Hukum, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Analis Hukum, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Pemeriksa Desain Industri, Kurator Keperdataan, dan Analis Kekayaan Intelektual. Ini membawa tanggung jawab bagi kami untuk terus mengembangkan kompetensi bagi pejabat fungsional yang melaksanakan tugas-tugas tersebut," ungkapnya.

Menambah wawasan dalam pelaksanaan CoP ini, hadir sebagai narasumber utama adalah Dedi Kurniawan, Penata Pertanahan Ahli Madya dari Kementerian ATR/BPN. Dedi setia memberikan pembekalan mendalam mengenai aspek pertanahan serta kebijakan hukum terkait di Indonesia, guna menjawab tantangan ke depan dalam bidang ini.

Antusiasme dari lapisan peserta, terutama dari Koordinator Penyuluh Hukum di Kemenkum Kalsel, Dianor, tampak mengemuka. Dianor menyampaikan semangatnya terhadap tema yang diangkat, karena sangat relevan terhadap masalah-masalah aktual di tengah masyarakat saat ini.

“Acara ini sangat bermanfaat untuk memperdalam dan meningkatkan kompetensi kami sebagai fungsional Penyuluh Hukum. Tema yang diangkat merupakan isu aktual yang sering menjadi perhatian masyarakat. Selain menambah wawasan dan pengetahuan, materi dalam kegiatan ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan edukasi dalam penyuluhan hukum kepada masyarakat,” papar Dianor.

Melalui acara ini, diharapkan bahwa para peserta dapat membawa pulang kemampuan baru yang dapat diterapkan pada pekerjaan sehari-hari mereka, serta menjadi sumber informasi dan edukasi tak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat luas, sehingga pengetahuan ini berfungsi untuk menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Kesuksesan webinar ini menunjukkan tekad kuat pemerintah dalam menjaga profesionalitas dan kompetensi jajarannya, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan keadilan di Indonesia.