Subsidi BBM Diprediksi Hilang di 2027, Bahlil Lahadalia Berikan Klarifikasi
JAKARTA - Dalam perdebatan yang memanas terkait masa depan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa subsidi BBM akan tetap ada hingga tahun 2027, meskipun sebelumnya Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa subsidi BBM kemungkinan akan dihentikan pada tahun tersebut.
Saya masih menghitung itu (subsidi BBM), dan masih tetap ada. Nanti kami laporkan secara internal," kata Bahlil kepada media di Kantor ESDM. Pernyataan ini muncul setelah pernyataan Luhut dalam sebuah acara di mana ia memperkirakan pemerintah akan menghentikan subsidi BBM pada 2027 sejalan dengan implementasi kebijakan BBM Satu Harga.
Sementara itu, Luhut menyebutkan bahwa perubahan strategi subsidi dari berbasis komoditas menjadi berbasis penerima dimaksudkan untuk efisiensi dan penghematan anggaran pemerintah. "Saya sudah sampaikan kepada presiden tentang ini. Mungkin dalam waktu dua tahun, kita bisa mencapai Satu Harga," ujar Luhut dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025, Kamis (20/2). Dia menegaskan bahwa strategi baru ini dapat memberikan keadilan lebih baik terhadap penerima manfaat sebenarnya dari subsidi.
Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa dengan pengalihan subsidi dari produk BBM ke subsidi langsung kepada individu yang membutuhkan, pihaknya memperkirakan dapat mencapai penghematan anggaran yang signifikan. "Menurut saya itu yang terbaik, jadi kita bisa menghemat miliar dolar lagi (triliunan rupiah)," katanya optimis.
Namun, Bahlil menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi tentang penghapusan subsidi BBM saat ini atau di masa yang akan datang. Kendati dia mengaku belum memiliki informasi lengkap terkait pernyataan Luhut. "Saya nggak bisa mengomentari hal yang saya tidak tahu," tambah Bahlil, menekankan bahwa permasalahan subsidi ini masih dalam tahap penghitungan dan evaluasi internal.
Seiring dengan itu, perubahan kebijakan subsidi BBM ini mencuatkan diskusi mengenai implikasi ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Perubahan model subsidi ini diharapkan dapat mengurangi praktik penghamburan subsidi sekaligus meningkatkan akurasi penyaluran bantuan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.
Pada konteks ekonomi makro, peralihan dari subsidi barang ke subsidi langsung kepada individu diharapkan bisa meningkatkan efisiensi alokasi anggaran negara sekaligus mendukung upaya mengurangi ketergantungan terhadap subsidi. Luhut menekankan bahwa dengan penghematan anggaran ini, pemerintah dapat lebih fokus mengalokasikan dana ke sektor-sektor strategis lainnya yang mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi.
Di sisi lain, para pengamat menilai bahwa keputusan untuk menghentikan subsidi BBM memerlukan kajian mendalam dan dialog publik yang komprehensif mengingat dampaknya yang luas. Beberapa pihak menyoroti pentingnya memastikan bahwa implementasi kebijakan baru ini tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat bawah yang bergantung pada subsidi BBM dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
Sementara itu, pemerintah telah memulai beberapa langkah persiapan yang mencakup evaluasi mekanisme penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran. Hal ini diwujudkan dengan rencana digitalisasi sistem penyaluran untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah dapat diakses secara cepat dan efisien oleh penerima yang berhak.
Sebagai bagian dari strategi transformasi energi dan keberlanjutan fiskal, kehadiran kebijakan subsidi yang lebih bijak serta prasyarat pencapaian BBM Satu Harga diharapkan dapat mewujudkan pasar energi yang lebih adil dan kompetitif di Indonesia. Adapun transisi ini direspon dengan sangat hati-hati oleh pemerintah agar mampu memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan ekonomi nasional tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, polemik ini membuka ruang dialog antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menentukan arah kebijakan subsidi energi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini.
Rekomendasi
