KPK Berpotensi Jerat Waskita Karya Sebagai Tersangka Korporasi dalam Kasus Korupsi Shelter Tsunami di NTB

KPK Berpotensi Jerat Waskita Karya Sebagai Tersangka Korporasi dalam Kasus Korupsi Shelter Tsunami di NTB

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin intens menggali kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan tempat evakuasi sementara atau Shelter Tsunami di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam perkembangan terbaru, KPK berpotensi menetapkan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai tersangka korporasi.

Peluang Waskita Karya Jadi Tersangka Korporasi

Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa pihaknya masih terus mendalami keterlibatan PT Waskita Karya dalam proyek ini. "Kita juga sedang dalami terkait masalah apakah akan dikorporasikan ya dan lain-lain masih kita dalami selama ini," ungkap Asep di gedung KPK, Jakarta, pada Rabu, 19 Februari 2025.

Proyek strategis yang digarap oleh PT Waskita Karya ini merupakan bagian dari upaya mitigasi bencana di wilayah NTB. Namun sayangnya, proyek yang direncanakan mampu memberikan perlindungan terhadap tsunami ini mengalami kegagalan total. Pada 29 Juli 2018, bangunan shelter tersebut hancur usai NTB diguncang gempa bumi berkekuatan 6,4 SR, dengan kedalaman 13 km yang berpusat darat 47 km arah timur laut Kota Mataram, NTB.

Kerugian Negara Signifikan

Dugaan korupsi dalam proyek ini tak main-main. KPK mengungkap bahwa kerugian negara akibat kegagalan proyek ini mencapai Rp18.486.700.654 (Rp18,48 miliar). Ini termasuk bagian dari nilai penawaran proyek yang dimenangkan PT Waskita Karya senilai Rp19.602.100.000 (Rp19,6 miliar).

Temuan Investigasi Tim Ahli ITB

Pengusutan kasus ini mendapat dukungan dari tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Berdasarkan hasil penilaian fisik bangunan shelter oleh tim ahli ITB, ditemukan bahwa pembangunan TES (Tempat Evakuasi Sementara) tidak memenuhi tujuan perencanaan yang sudah ditetapkan. TES seharusnya menjadi bangunan yang bisa memberikan perlindungan maksimal terhadap tsunami, sebuah kegagalan yang signifikan terlihat dalam realisasi proyek ini.

KPK juga mencatat bahwa keterlambatan dan kualitas buruk dalam pelaksanaan proyek menyebabkan kegagalan struktur bangunan. Seharusnya, bangunan ini sudah berdiri kokoh sejak 2013-2014 namun kenyataannya gagal berfungsi ketika bencana datang.

Proses Penyidikan Berlanjut

Sejauh ini, KPK sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yang melibatkan seorang pejabat negara dan pegawai dari BUMN terkait proyek ini. Namun, KPK belum mengungkap identitas lengkap dari kedua tersangka tersebut.

"Mereka akan segera kita ungkap saat kami melakukan penahanan," tambah Asep ketika disinggung mengenai kapan detail identitas dan konstruksi perkara akan diumumkan. Informasi sementara yang beredar menyebutkan kedua tersangka adalah Aprialely Nirmala, seorang pejabat pembuat komitmen (PPK), dan Agus Herijanto, seorang kepala proyek PT Waskita Karya.

Respon dan Keberlanjutan Penindakan

Perkembangan ini menjadi perhatian besar, tidak hanya karena kerugian finansial negara yang sangat besar, tetapi juga karena melibatkan entitas besar seperti PT Waskita Karya. KPK terus menegaskan komitmennya dalam menuntaskan kasus ini hingga tuntas, memastikan tidak ada satu aspek penegakan hukum pun yang terlewatkan.

Untuk masyarakat dan pemerhati hukum, kasus ini menjadi penegasan bahwa integritas dan akuntabilitas dalam proyek-proyek berskala besar sangatlah penting. Dugaan bahwa perusahaan sebesar Waskita Karya bisa terlibat dalam malpraktik serius harus menjadi pelajaran bagi perusahaan-perusahaan lain dalam menjalankan bisnisnya dengan menjunjung tinggi hukum dan integritas.

Kasus ini diharapkan menjadi titik balik dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, terutama dalam hal mitigasi bencana yang krusial bagi keselamatan masyarakat. Pemerintah sendiri, melalui otoritas terkait, diharapkan memperketat pengawasan serta memperjelas regulasi demi mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Dengan segala perkembangan ini, harapan kita bersama agar KPK dapat menuntaskan kasus ini dengan cermat dan adil, menjaga integritas institusi negara serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Kejelasan dan transparansi dalam setiap langkah yang diambil menjadi kunci utama keberhasilan proses ini. Masyarakat menantikan keputusan yang tegas demi memberi efek jera bagi siapapun yang mencoba bermain-main dengan proyek vital seperti shelter tsunami ini.

Baca Juga

KAI Properti Gelar Kajian: Kemakmuran Sejati Berawal dari Hati yang Bersyukur, dalam Rangka HUT ke-16