Benang Kusut Distribusi Gas LPG 3 Kilogram di Jepara: Harga Meroket, Warga Sulit Mendapatkan Gas

Benang Kusut Distribusi Gas LPG 3 Kilogram di Jepara: Harga Meroket, Warga Sulit Mendapatkan Gas

JAKARTA - Masalah distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran tiga kilogram di Jepara semakin meresahkan warga. Sejak beberapa bulan terakhir, harga gas yang biasa disebut 'gas melon' ini mengalami peningkatan drastis. Selain itu, distribusinya juga tersendat, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkannya. Masalah ini tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha kecil menengah.

Berdasarkan pantauan di lapangan, harga LPG tiga kilogram di beberapa pengecer di Jepara mencapai Rp 20.000 hingga Rp 25.000 per tabung, padahal harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Rp 18.000. Antrian panjang di pangkalan gas pun sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Bahkan, beberapa warga harus datang sejak pagi buta untuk mendapatkan gas karena jumlah yang tersedia seringkali tidak mencukupi kebutuhan.

Salah satu warga, Siti Nurjanah (38), mengungkapkan keluh kesahnya mengenai kondisi ini. "Sudah dua minggu ini saya susah sekali mendapatkan gas, bahkan sekalinya ada, harganya mahal sekali. Padahal, untuk memasak sehari-hari, saya sangat bergantung pada gas ini," ujarnya dengan raut wajah cemas. Siti mengaku harus mengantre berjam-jam, dan jika beruntung, ia pulang dengan satu tabung gas.

Keluhan serupa juga datang dari kalangan pelaku usaha kecil, seperti Warung Tegal (Warteg) dan pedagang kaki lima. Bagi mereka, kelangkaan gas ini menjadi dilema besar karena meningkatkan biaya operasional. "Kami sudah terpaksa menaikkan harga sedikit karena harga gas yang melambung. Tapi kalau terlalu tinggi, pelanggan bisa lari," ujar Astuti (45), pemilik warung makan di area dekat alun-alun Jepara.

Pemerintah Kabupaten Jepara mengaku sudah berkoordinasi dengan Pertamina untuk mencari solusi terbaik guna mengatasi masalah distribusi ini. Kepala Bagian Perekonomian Setda Jepara, Widodo, mengatakan bahwa mereka tengah mengupayakan penambahan kuota distribusi gas LPG untuk wilayah Jepara. "Kami memahami kondisi ini sangat meresahkan. Karena itu, komunikasi dengan pihak Pertamina terus kami lakukan. Diharapkan dalam waktu dekat distribusi gas kembali normal," katanya dalam keterangan pers.

Menanggapi keluhan ini, Pertamina selaku perusahaan yang bertanggung jawab dalam distribusi LPG, menyatakan sudah mengetahui masalah tersebut dan sedang berupaya menormalkan pasokan. "Kami sudah menyiapkan penambahan pasokan untuk daerah-daerah yang mengalami kelangkaan, termasuk Jepara tentunya. Kami imbau warga untuk tetap tenang," ujar Fajriyah Usman, Vice President Corporate Communication Pertamina.

Selain penambahan pasokan, pengawasan terhadap distribusi dan penjualan gas LPG tiga kilogram juga menjadi fokus perhatian. Banyaknya laporan mengenai penjualan gas di atas harga eceran tertinggi mengindikasikan adanya permainan di tingkat pengecer. "Kami akan tingkatkan pengawasan agar tidak ada oknum yang bermain harga di kondisi seperti ini," tegas Widodo.

Fenomena kelangkaan gas LPG ini bukan kali pertama terjadi di Jepara. Masalah serupa pernah muncul beberapa tahun lalu. Hal ini mengindikasikan bahwa pendistribusian LPG perlu pembenahan serius agar tidak menimbulkan keresahan yang sama di kemudian hari. Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah dan Pertamina dapat segera menemukan solusi jangka panjang yang efektif.

Masyarakat Jepara terutama berharap agar krisis distribusi gas ini dapat segera teratasi sebelum memasuki bulan puasa, di mana konsumsi gas cenderung meningkat. Setiap masalah yang terkait dengan kebutuhan pokok seperti gas, harus mendapatkan penanganan yang cepat dan efektif agar tidak berdampak lebih luas.

Dengan semua pihak berharap adanya peningkatan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, Pertamina, dan masyarakat. Kolaborasi yang baik tentunya akan menghasilkan pemecahan masalah distribusi gas yang lebih komprehensif dan tidak merugikan masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi yang masih berusaha pulih dari pandemi, persoalan seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut agar tidak menambah beban masyarakat.