Rencana Pemerintah Terapkan BBM Rendah Sulfur untuk Kurangi Polusi Lintas Musim
JAKARTA - Dalam upaya meningkatkan kualitas udara dan mengurangi emisi dari sektor transportasi, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berencana untuk menerapkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur secara nasional. Rencana ambisius ini diharapkan mulai terealisasi pada tahun 2025 dengan target seluruh BBM di Indonesia harus memiliki kadar sulfur rendah paling lambat pada 2028.
Berbicara dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR di Jakarta, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya mengurangi emisi karbon di sektor transportasi, yang menjadi salah satu kontributor utama polusi udara di Indonesia. "Langkah ini untuk mengurangi emisi sektor transportasi," ujar Tri Winarno.
Tri juga menjelaskan, penerapan regulasi mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No 117 Tahun 2021, yang kemudian diperdetail lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas tentang spesifikasi teknis bensin dan solar. "Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, untuk pengurangan emisi sektor transportasi dengan penyediaan BBM bersih atau rendah sulfur," tegas Tri.
Menurut kajian yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB), gas buang kendaraan merupakan sumber utama polusi lintas musim dengan kontribusi mencapai 32-41 persen pada musim hujan dan meningkat hingga 42-57 persen pada musim kemarau. Data ini menegaskan perlunya pengendalian polusi udara melalui perbaikan mutu bahan bakar.
Rencana pemerintah ini meliputi penerapan batas sulfur pada berbagai jenis BBM, termasuk solar dengan Cetane Number (CN) 48 dan CN 51, serta bensin dengan Research Octane Number (RON) 90, RON 91, RON 95, dan RON 98. "Batas kandungan sulfur setara dengan Euro 4 sejumlah 50 ppm untuk bensin maupun diesel, dan batas maksimum kandungan sulfur setara Euro 5 untuk diesel 10 ppm," jelas Tri.
Namun, tantangan tidak sedikit. Saat ini, hanya beberapa kilang yang mampu memproduksi BBM dengan spesifikasi Euro 4. Pengolahan BBM Pertalite berstandar Euro 4 hanya dapat dilakukan di Refinery Unit 2, Refinery Unit 7, serta TPPI. Sedangkan untuk BBM jenis solar CN 48, belum ada kilang yang memenuhi spesifikasi Euro 4. Selain itu, produksi Pertamax yang memenuhi standar tersebut terbatas pada Refinery Unit 4 dan 5, dengan total produksi sebesar 93,02 juta liter per bulan, masing-masing 79,5 juta dan 13,52 juta liter per bulan dengan kandungan sulfur 100 ppm.
Untuk mewujudkan rencana ini, pemerintah telah menyiapkan strategi jangka pendek dan panjang. Pada jangka pendek, kualitas produk BBM akan ditingkatkan dengan memodernisasi kilang milik Pertamina di Dumai dan Cilacap serta penyelesaian pembangunan Kilang Balikpapan. Sementara itu, untuk rencana jangka panjang, pembangunan kilang baru di Dumai, Plaju, Cilacap, Balikpapan, GRR Tuban, Petrochemical Complex Jabar, dan Green Refinery di Cilacap dan Plaju, akan dijalankan.
Dalam konfirmasi lebih lanjut, Dewan Energi Nasional (DEN), melalui ketuanya Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa program BBM rendah sulfur ini tetap akan dilanjutkan. “DEN telah memastikan bahwa program ini harus berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kami akan terus bekerjasama dengan Kementerian ESDM untuk memastikan implementasinya berjalan lancar,” kata Luhut pada awal bulan Januari.
Dengan meningkatnya kesadaran terhadap dampak buruk polusi udara, baik dari sisi kesehatan maupun lingkungan, langkah pemerintah ini diharapkan dapat menjadi katalis dalam usaha mencapai kualitas udara yang lebih baik di masa depan. Implementasi BBM rendah sulfur diyakini tidak hanya akan mengurangi emisi gas berbahaya tetapi juga mengarahkan Indonesia menuju standar internasional dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan. Pengawasan dan dukungan terhadap keberlanjutan proyek ini tentu diharapkan oleh banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri.
Rekomendasi
