Harga Bawang Putih Melejit, Presiden Prabowo Subianto Didorong Evaluasi Tata Kelola Importasi

Harga Bawang Putih Melejit, Presiden Prabowo Subianto Didorong Evaluasi Tata Kelola Importasi

JAKARTA - Harga bawang putih di Indonesia melonjak tajam, menimbulkan kekhawatiran di kalangan konsumen dan pengamat ekonomi. Direktur Eksekutif Research Oriented Development Analysis (RODA), Ahmad Rijal Ilyas, menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera memperbaiki tata kelola importasi komoditas bawang putih. Hal ini diharapkan dapat mengatasi disparitas harga yang mengkhawatirkan antara harga di China sebagai negara asal impor dan harga jual di pasar Indonesia.

Disparitas Harga yang Mencolok

Menurut Rijal, perbedaan harga bawang putih antara China dan Indonesia sangat signifikan, bahkan hampir mencapai dua kali lipat. "Seharusnya, jika harga di China turun, maka di Indonesia juga ikut turun, tetapi ini justru sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa praktik permainan importasi bawang putih di dalam negeri sudah sangat parah, sehingga konsumen menjadi korban," ujar Rijal dalam pernyataan resminya pada Senin (17/2).

Ia menyinggung pentingnya reformasi dalam sistem importasi bawang putih agar alur distribusi lebih transparan dan efisien. Pasar bawang putih di Indonesia didominasi produk impor dari China, dan ketidaksesuaian harga menjadi sinyal jelas adanya persoalan dalam rantai distribusi.

Tren Kenaikan Harga

Pantauan harga di situs resmi Pengawasan Harga Pangan Strategis (PIHPS) pada Jumat (14/2) menunjukkan lonjakan harga bawang putih menjadi Rp 44.850 per kilogram. Meski operasi pasar telah dilakukan di Jakarta dan Surabaya dengan harga jual Rp 29.000 per kilogram, jumlah bawang putih yang dikeluarkan masih terbatas. Kondisi ini mengindikasikan pasokan bawang putih mengalami penurunan, hingga berdampak pada ketersediaan barang yang minim di pasaran.

Di sisi lain, harga di tempat asalnya, China, justru mengalami penurunan, dari USD 1.400 per ton menjadi USD 1.350 per ton. Jika dihitung berdasarkan kurs dolar senilai Rp 16.400, seharusnya harga bawang putih di China mencapai Rp 22.140 per kilogram. Setelah ditambah biaya clearence dan trucking sebesar Rp 1.200 per kilogram, harga yang diharapkan sampai di Indonesia seharusnya berkisar Rp 23.340 per kilogram. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan harga lebih tinggi dari estimasi tersebut.

Permintaan Peningkatan Tata Kelola

Rijal menyoroti, salah satu penyebab kenaikan harga ialah menipisnya supply bawang putih di pasar domestik. Kondisi ini diperparah dengan mendekatnya bulan puasa pada awal Maret, di mana biasanya permintaan akan bawang putih meningkat signifikan. "Kita membutuhkan penanganan yang lebih serius dalam tata kelola importasi dan distribusi, agar kejadian serupa tidak berulang setiap tahun," ungkapnya lebih lanjut.

Untuk itu, Rijal mendesak pemerintah agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses importasi, mulai dari penentuan kuota impor hingga distribusi kepada masyarakat. Ketika mekanisme ini berjalan dengan lebih transparan dan efisien, diharapkan harga di pasar lokal dapat lebih bersaing dan tidak memberatkan konsumen.

Peran Pemerintah dalam Mengendalikan Harga

Pemerintah, dalam hal ini kementerian terkait, perlu segera mengambil langkah nyata untuk menstabilkan harga bawang putih di pasar. Reformasi dalam proses importasi diperlukan agar berbagai pihak yang terlibat dalam mata rantai distribusi dapat berkoordinasi lebih baik, sehingga disparitas harga dapat ditekan.

Memperbaiki tata kelola importasi memerlukan keterlibatan berbagai macam instansi pemerintah, pengawasan ketat, serta penerapan regulasi yang lebih tegas. Ini tidak hanya untuk mencegah praktik permainan harga, tetapi juga untuk memastikan ketersediaan barang yang cukup, terutama menjelang waktu-waktu yang kritis seperti bulan puasa dan hari besar keagamaan.

Melonjaknya harga bawang putih di Indonesia menjadi cermin dari kompleksnya masalah dalam tata kelola importasi. Butuh pembenahan menyeluruh dari hulu ke hilir, mulai dari pengaturan kuota impor, pengawasan distribusi, hingga penyesuaian harga jual yang lebih realistis. Dengan demikian, diharapkan konsumen tidak lagi menjadi korban. Desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memprioritaskan pembenahan ini menjadi langkah penting agar masalah ini tidak terus terulang, dan kebutuhan pokok masyarakat dapat terjangkau dengan harga yang rasional.