Program Bansos Oktober 2025, Ini Rincian dan Jadwalnya
JAKARTA - Pada bulan Oktober 2025, pemerintah kembali menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) yang menjadi harapan banyak keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Program-program utama yang akan diberikan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan beras, serta bantuan minyak goreng.
Penyaluran bansos ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan dapat meringankan beban masyarakat di masa yang penuh tantangan ini.
Baca JugaTarif Terbaru Penyeberangan Feri TAA Menuju Bangka Oktober 2025
Kementerian Sosial (Kemensos) telah menetapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama dalam menyalurkan bansos mulai triwulan II tahun 2025.
Hal ini diungkapkan untuk menjaga akurasi data agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan menyasar keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pemutakhiran data menggunakan DTSEN dilakukan untuk mendukung penyaluran bansos triwulan kedua tahun 2025. “Keperluannya adalah untuk penyaluran triwulan kedua tahun 2025,” ujarnya.
Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 4
Salah satu program bansos utama yang akan cair sepanjang Oktober hingga Desember 2025 adalah Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 4. Bantuan ini disalurkan secara bertahap melalui Bank Himbara yang meliputi BNI, BRI, Mandiri, dan BSI.
Besaran bantuan PKH diberikan berdasarkan kategori penerima, antara lain:
Ibu hamil dan balita mendapatkan Rp750.000
Pelajar SD menerima Rp225.000
Pelajar SMP menerima Rp375.000
Pelajar SMA mendapatkan Rp500.000
Lansia dan penyandang disabilitas berat memperoleh Rp600.000
Bantuan ini ditujukan untuk membantu keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap 4
Selain PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga akan dicairkan pada periode Oktober hingga Desember 2025. BPNT diberikan sebesar Rp200.000 per bulan kepada keluarga penerima manfaat (KPM), biasanya dicairkan dalam bentuk rapel selama tiga bulan sekaligus, yakni Rp600.000.
Penyaluran BPNT dilakukan melalui saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KPM dapat menukarkan saldo tersebut dengan bahan pangan di e-warung atau agen resmi yang telah ditunjuk pemerintah.
Tujuan utama program BPNT adalah menjamin ketersediaan pangan bagi keluarga miskin agar mereka tetap memiliki akses ke bahan pokok yang cukup dan bergizi.
Bantuan Beras 20 Kg Oktober – November 2025
Distribusi bantuan beras 20 kilogram juga dijadwalkan berlangsung pada Oktober hingga November 2025. Perum Bulog akan menyalurkan bantuan ini kepada sekitar 18,3 juta KPM di seluruh Indonesia dengan anggaran mencapai sekitar Rp7 triliun.
Bantuan beras ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu.
Selain distribusi reguler sebanyak 20 kg beras per keluarga, pemerintah membuka peluang untuk tambahan 10 kg beras lagi di bulan Desember 2025, apabila anggaran masih tersedia. Dengan demikian, total bantuan beras yang bisa diterima setiap keluarga mencapai 30 kg sampai akhir tahun 2025.
Bantuan Minyak Goreng 2 Liter Oktober – November 2025
Tak kalah penting, bantuan minyak goreng juga menjadi bagian dari program bansos yang disalurkan pada Oktober dan November 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa bansos minyak goreng ini merupakan bagian dari delapan inisiatif dalam Paket Ekonomi Semester II 2025 yang diluncurkan pemerintah.
“Untuk Program Bantuan Pangan, selain 10 kg beras per bulan, tadi ditambahkan minyak goreng sebanyak 2 liter per bulan dengan merek Minyak Kita,” ujar Airlangga.
Bantuan minyak goreng tersebut akan diberikan kepada sekitar 18,3 juta KPM. Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban keluarga miskin terutama di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Upaya Pemerintah Menjaga Akurasi dan Efektivitas Penyaluran Bansos
Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi langkah strategis yang ditempuh pemerintah untuk memperbaiki sistem penyaluran bansos. Dengan basis data yang akurat, Kemensos berharap distribusi bantuan dapat lebih tepat sasaran dan menghindari tumpang tindih penerima manfaat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan pentingnya pemutakhiran data secara berkala agar pemerintah dapat mengidentifikasi secara tepat keluarga yang berhak menerima bantuan dan mengurangi potensi penyalahgunaan.
Hal ini juga berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos yang menjadi perhatian utama publik.
Sejumlah program bansos akan cair selama Oktober 2025, meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 4, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 4, bantuan beras 20 kg untuk dua bulan, serta bantuan minyak goreng 2 liter untuk dua bulan. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan sistem yang terus diperbarui agar tepat sasaran.
Dengan dukungan data yang lebih valid melalui DTSEN dan mekanisme distribusi yang dilakukan oleh institusi perbankan dan lembaga terkait, pemerintah berharap bantuan sosial ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia.
Informasi lengkap mengenai penyaluran bansos ini dapat diakses melalui kanal resmi pemerintah agar penerima manfaat dapat mengetahui jadwal dan prosedur pencairan secara jelas dan mudah.
Rekomendasi
