JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) baru-baru ini mengeluarkan instruksi penting yang mempengaruhi jalannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan sejumlah aksi korporasi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta anak usaha BUMN. Instruksi yang tercantum dalam surat arahan Danantara tertanggal 5 Mei 2025 ini menyebutkan bahwa seluruh RUPS dan aksi korporasi BUMN yang tidak berbentuk perusahaan publik (Tbk) harus ditunda.
Instruksi Penundaan RUPS dan Aksi Korporasi BUMN Non-Tbk
Menurut surat arahan tersebut, penundaan ini berlaku untuk semua BUMN dan anak usaha BUMN, baik yang secara langsung maupun tidak langsung berada di bawah pengelolaan Danantara, kecuali bagi perusahaan yang berbentuk publik atau terdaftar sebagai perusahaan terbuka (Tbk). Surat ini juga mencakup instruksi mengenai langkah-langkah yang harus diambil sebelum RUPS dan aksi korporasi dapat dilaksanakan kembali.
Rosan Roeslani, CEO BPI Danantara, dalam keterangan resminya menyebutkan bahwa penundaan ini merupakan bagian dari upaya evaluasi dan asesmen yang dilakukan oleh pihaknya terhadap kondisi BUMN di bawah Danantara. "Presiden Prabowo meminta Danantara untuk melakukan evaluasi dan asesmen terhadap BUMN yang berada di bawah pengelolaannya," jelas Rosan dalam wawancara yang dilakukan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada 8 Mei 2025.
Penundaan untuk Menjamin Kinerja dan Efisiensi BUMN
Rosan menambahkan bahwa langkah penundaan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam RUPS dan aksi korporasi BUMN berjalan dengan prinsip yang baik dan efisien. Dalam konteks ini, Danantara berperan sebagai pemegang saham yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan operasional perusahaan-perusahaan tersebut berlangsung secara transparan dan menguntungkan. "Danantara sebagai pemegang saham ingin memastikan operasional BUMN ini berjalan dengan efisien dan baik, sesuai dengan target yang telah ditetapkan," ungkap Rosan.
Selain itu, Presiden juga mengingatkan bahwa pemilihan sumber daya manusia (SDM) di BUMN harus dilakukan melalui sistem meritokrasi, dengan penekanan pada pembentukan jenjang karir yang jelas bagi setiap pegawai yang terlibat dalam operasional BUMN. Rosan juga menekankan pentingnya nilai integritas dalam memilih pengurus BUMN, yaitu mereka yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki komitmen tinggi terhadap negara dan menentang segala bentuk korupsi dan tindakan negatif lainnya. "SDM BUMN harus mencintai tanah air dan tidak terlibat dalam korupsi atau hal-hal negatif," tegasnya.
Kajian dan Evaluasi Menyeluruh Sebelum Pelaksanaan Aksi Korporasi
Lebih lanjut, surat Danantara juga menyebutkan bahwa seluruh aksi korporasi yang melibatkan BUMN, termasuk penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, serta kegiatan investasi dan divestasi, wajib mendapatkan kajian menyeluruh dari pihak BPI Danantara dan Holding Operasional sebelum dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar setiap langkah yang diambil tidak hanya menguntungkan dari sisi finansial, tetapi juga berdampak positif terhadap keberlanjutan dan efisiensi BUMN tersebut.
Aksi korporasi yang dimaksud termasuk dalam kategori kontrak jangka panjang yang signifikan. Danantara memandang bahwa tindakan korporasi besar harus dilakukan dengan pertimbangan matang, demi memastikan bahwa langkah yang diambil sesuai dengan arahan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, BUMN dan anak usahanya diminta untuk melakukan laporan berkala dan rutin, sesuai dengan kebutuhan korporasi, kepada BPI Danantara dan Holding Operasional, guna memantau perkembangan dan kondisi yang ada.
Alasan di Balik Penundaan dan Tujuan Strategis
Keputusan penundaan ini datang sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan kinerja BUMN. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan BUMN yang ada di bawah Danantara. Penundaan tersebut, meskipun menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan RUPS dan beberapa aksi korporasi, diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang.
Sebagai bagian dari evaluasi yang sedang dilakukan, Danantara juga berfokus pada aspek tata kelola perusahaan (corporate governance) yang baik. Hal ini termasuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh BUMN memiliki dasar yang kuat, baik dari segi legal maupun operasional, untuk mendukung tujuan jangka panjang perusahaan dan negara.
Kepentingan Merger dan Akuisisi dalam Konteks BUMN
Sejumlah pihak menyatakan bahwa langkah ini juga berkaitan dengan upaya besar pemerintah dalam mendorong transformasi BUMN, terutama melalui merger dan akuisisi perusahaan. Meskipun aksi-aksi seperti ini dapat memberikan peluang pertumbuhan dan efisiensi, namun di sisi lain, mereka juga membawa risiko besar jika tidak ditangani dengan hati-hati. Oleh karena itu, melalui evaluasi yang menyeluruh, Danantara ingin memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dalam hal merger, akuisisi, atau restrukturisasi lainnya benar-benar mendukung perkembangan BUMN yang lebih baik.
Penting untuk dicatat bahwa langkah penundaan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan keberlanjutan dan kestabilan ekonomi nasional. BUMN memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, dan oleh karena itu, pengelolaan yang lebih baik dan efisien akan berdampak langsung terhadap kemajuan sektor-sektor strategis di Indonesia.
Masa Depan BUMN dan Penekanan pada Kolaborasi
Selain itu, dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompetitif, BUMN diharapkan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tidak hanya di tingkat internal, kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal juga menjadi hal yang tak kalah penting. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan oleh Danantara akan mencakup berbagai aspek, termasuk bagaimana BUMN bisa lebih terbuka terhadap kolaborasi dengan sektor swasta, untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat.
Dengan penundaan ini, Danantara berharap dapat memberikan waktu yang cukup bagi BUMN untuk melakukan perbaikan dan memperkuat struktur internal mereka, guna mencapai target-target yang telah ditetapkan pemerintah. Di sisi lain, langkah ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif pada kinerja jangka panjang BUMN sebagai pilar utama perekonomian Indonesia.