JAKARTA — Megaproyek bernilai Rp40 miliar yang merupakan proyek pelindung tebing Sungai Bengawan Solo di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro mengalami kerusakan serius. Investigasi dan inspeksi langsung dilakukan oleh para anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro untuk menilai kondisi dan mencari solusi atas insiden ini.
Kunjungan dan Temuan
Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi D, Sukur Prianto, rombongan anggota dewan mengunjungi lokasi proyek yang mengalami kerusakan parah, khususnya di Desa Lebaksari dan Desa Tanggungan. Dalam inspeksinya, mereka menemukan kerusakan signifikan seperti tiang pancang yang terangkat dan rusak, serta retakan yang menjalar hampir di seluruh titik konstruksi.
Sukur Prianto mengungkapkan rasa kecewa dan prihatin atas kondisi megaproyek ini. "Pembangunan ini jauh dari harapan. Meskipun kami belum melihat Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara mendetail, sudah jelas bahwa hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi awal," ujar Sukur.
Tanggapan dan Tindakan yang Diharapkan
Komisi D menuntut kejelasan tanggung jawab dari pihak-pihak terkait dalam proyek ini. "Kontraktor harus berkomitmen untuk melakukan perbaikan segera. Ini masalah yang serius dan perbaikan harus dilakukan sebelum kerusakan semakin meluas," tegas Sukur Prianto. Dia juga menekankan pentingnya deteksi dini dan tindakan pencegahan yang tepat agar masalah serupa tidak terjadi lagi di masa depan.
Dalam kunjungan tersebut, juga hadir para kontraktor serta konsultan perencana dan pengawas, termasuk perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PUSDA) Bojonegoro. Sukur menyoroti kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh PU SDA Bojonegoro, terutama ketidakadaan rekomendasi teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS-BS), yang seharusnya menjadi acuan utama dalam proyek semacam ini.
"Kita meminta agar PUSDA Bojonegoro segera berkoordinasi dengan pihak BBWS-BS terkait pembangunan ini," tambah Sukur.
Kerusakan yang Luas dan Dampaknya
Kerusakan yang terjadi cukup parah, dengan tiang pancang pada panjang 200 meter di Desa Tanggungan dan 70 meter di Desa Lebaksari teridentifikasi rusak. Pantauan di lapangan menunjukkan banyak tiang pancang yang terangkat dan tidak lagi menancap dengan baik pada tanah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kerusakan yang lebih luas jika tidak segera diatasi.
Proyek ini, berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sebenarnya merupakan proyek dengan panjang keseluruhan 980 meter dan memiliki nilai pagu sebesar Rp40 miliar. Namun, baru selesai dikerjakan sekitar 1 bulan yang lalu, beberapa bagian sudah mengalami gagal struktur.
Pemantauan dan Evaluasi Lanjutan
Komisi D berencana untuk melakukan evaluasi dan pemantauan lebih lanjut guna memastikan langkah-langkah perbaikan dilakukan dengan efektif. Sukur Prianto menyatakan bahwa pihaknya perlu mendapatkan informasi lengkap dan komprehensif mengenai penyebab kerusakan serta tindakan perbaikan yang direncanakan oleh kontraktor.
"Kami akan terus memantau perkembangan proyek ini dan memastikan seluruh pihak bertanggung jawab sesuai dengan tugas yang telah disepakati," kata Sukur. Dia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah perbaikan yang dilakukan.
Kebutuhan Akan Kualitas dan Standar Pembangunan
Insiden ini menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur dengan standar kualitas yang tinggi dan perencanaan yang matang. Selain itu, koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk balai besar sungai dan dinas pekerjaan umum, harus lebih ditingkatkan untuk mencegah terjadinya masalah serupa di masa mendatang.
Proyek seperti ini menuntut pengawasan yang ketat dan kualitas eksekusi yang tidak boleh ditawar. Dengan anggaran yang begitu besar, hasil akhir seharusnya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, bukan justru sebaliknya menjadi beban baru.
Dengan adanya insiden ini, berbagai pihak berharap agar ke depan, setiap proyek infrastruktur yang dilakukan di Bojonegoro dan daerah lainnya lebih memperhatikan kualitas dan kelayakan teknis. Pengawasan dan komitmen semua pihak menjadi kunci agar setiap proyek pembangunan bisa berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.