JAKARTA — Program Jaminan Pensiun (JP) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan saat ini tengah berhadapan dengan tantangan finansial yang mengancam ketahanannya di masa depan. Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, iuran JP yang saat ini berada di angka 3% sebenarnya dapat ditingkatkan hingga 8% untuk memperkuat ketahanan dana kelolaan. Namun, hingga saat ini belum ada langkah konkret dari pemerintah untuk menyesuaikan iuran meski tren pembayaran klaim program JP terus meningkat sejak 2021.
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menjelaskan bahwa peningkatan iuran menjadi 8% sangat diperlukan untuk memastikan kelangsungan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan program JP. "Kalau 3% terus, 2074 akan defisit, tidak mampu membayar [manfaat]. Jadi, ketahanan dananya itu harus diperkuat," ujar Timboel kepada Bisnis pada Selasa.
Meskipun proyeksi pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan APBN 2025 menunjukkan bahwa dana kelolaan JP dapat bertahan hingga 2074 dengan iuran sebesar 3%, terdapat indikasi bahwa surplus iuran program ini akan habis pada 2058 dan surplus dari iuran serta hasil investasi hanya bertahan hingga 2063. Angka-angka ini menyoroti betapa pentingnya melakukan kajian lebih lanjut terhadap berbagai aspek, termasuk besaran iuran dan strategi pengelolaan aset serta investasi.
Timboel menilai, "Ini urgent. Untuk ketahanan dana, jadi tidak perlu menunggu sampai 2074. Kalau dia iuran-nya naik sampai 8%, itu nanti ketahanan dananya bisa lebih dari 100 tahun, bahkan bisa lebih dari itu." Pernyataan ini didukung oleh fakta peningkatan pembayaran manfaat JP sejak 2021 yang terus mengalami tren naik.
Sejak 2021, pembayaran manfaat JP terus meningkat. "Selama tahun 2024 saja, BPJS Ketenagakerjaan sudah membayarkan manfaat sebanyak 214.000 klaim, yang terdiri dari 90.000 manfaat lumpsum dan 124.000 manfaat berkala. Secara keseluruhan jumlah tersebut meningkat 10,2% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya," jelas Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun. Angka ini mencerminkan perlunya strategi keuangan yang lebih solid untuk menjaga keberlanjutan program JP.
Di sisi lain, langkah pemerintah yang masih tertahan juga disoroti oleh Timboel, terutama karena regulasi sudah mengamanatkan peninjauan kembali paling cepat tiga tahun setelah PP 45 Tahun 2015 terbit. "Dari dulu 2015 sampai sekarang, 2025 kan sudah 10 tahun, sehingga BPJS memprediksi akan terjadi defisit. Defisit itu artinya tidak mampu bayar lagi kepada pensiunan sekitar 2074 nanti. Nah, ini yang memang menjadi concern," jelas Timboel.
Penyesuaian iuran menjadi krusial mengingat kondisi ekonomi yang dinamis dan tantangan keuangan jangka panjang. Deputi Komunikasi BPJS, Oni Marbun, menambahkan bahwa peningkatan iuran juga penting untuk menjaga agar program Jaminan Pensiun dapat berjalan dengan baik dan terjamin keberlanjutannya.
Dalam mempertahankan ketahanan dana, pemerintah perlu melakukan pengkajian menyeluruh terkait peningkatan iuran serta memastikan pengelolaan aset dan investasi yang optimal. Peninjauan yang berkelanjutan pada aspek-aspek ini akan menjadi kunci bagi keberlanjutan program JP di tahun-tahun mendatang.
Sementara diskusi mengenai peningkatan iuran masih berlangsung, para pihak yang berkepentingan diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai keputusan yang paling menguntungkan bagi para pekerja dan pensiunan di masa depan. Investasi dalam ketahanan dana JP tidak hanya akan membawa manfaat jangka panjang bagi peserta program, tetapi juga memperkuat fondasi perlindungan sosial di Indonesia.
Meskipun tahun 2074 tampak jauh di depan, keputusan yang diambil hari ini akan membentuk kenyataan finansial bagi angkatan kerja di masa mendatang. Dengan melangkah menuju iuran 8%, diharapkan ketahanan dana JP BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya dapat dipertahankan tetapi juga ditingkatkan untuk generasi yang akan datang.