JAKARTA - Krisis demografi yang membayangi Korea Selatan semakin mendesak perhatian para pemangku kepentingan di negara tersebut. Salah satu strategi yang diusulkan untuk mengatasi fenomena menyusutnya angka kelahiran ini adalah dengan mengurangi jam kerja mingguan menjadi 35 jam. Temuan ini dipublikasikan oleh Gyeonggi Research Institute (GRI) melalui sebuah studi komprehensif yang menyelami dampak budaya kerja terhadap keinginan berkeluarga di kalangan pasangan muda Korea Selatan.
Budaya Kerja dan Dampaknya pada Angka Kelahiran
Korea Selatan kini menghadapi tantangan besar dengan salah satu angka kesuburan terendah di dunia. Berdasarkan data pemerintah tahun 2023, rata-rata bayi yang diharapkan lahir dari setiap wanita selama masa reproduksinya turun drastis menjadi 0,72—angka terendah dari sebelumnya 0,78. Studi GRI menunjukkan bahwa tekanan budaya perusahaan yang menuntut jam kerja panjang merupakan faktor utama yang membuat pasangan muda enggan membangun keluarga.
Dengan aturan jam kerja yang mencapai 52 jam per minggu, yang terdiri dari 40 jam standar ditambah 12 jam lembur, pekerja Korea Selatan menghadapi kesulitan dalam mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kondisi ini berimplikasi pada keputusan banyak pasangan untuk menunda atau bahkan menghindari memiliki anak.
Permintaan Pengurangan Jam Kerja
Jajak pendapat yang dilakukan oleh GRI pada tahun 2024 melibatkan 1.000 responden pekerja berusia 20 hingga 59 tahun, menunjukkan bahwa jam kerja yang panjang menjadi hambatan signifikan untuk menyeimbangkan tanggung jawab keluarga. Sebanyak 26,1 persen pria dan 24,6 persen wanita mengidentifikasikan jam kerja sebagai kendala utama mereka.
Bagi warga dengan status penghasilan ganda dan yang sudah berumah tangga, mengurangi jam kerja memiliki daya tarik tersendiri. Mereka berharap dapat mengurangi hari kerja mereka hingga 84 hingga 87 menit, sebuah langkah signifikan yang bisa memberikan lebih banyak waktu untuk keluarga dan istirahat.
Yoo Jeong-gyun, peneliti di GRI, menggarisbawahi pentingnya pengurangan jam kerja dalam perbaikan kondisi demografi ini. “Kesenjangan [sekitar] satu jam antara jam kerja aktual dan yang diinginkan paling signifikan di antara pasangan pekerja dengan anak-anak. Menurunkan jam kerja legal menjadi 35 jam merupakan langkah yang diperlukan,” ujarnya, seperti dikutip oleh South China Morning Post.
Uji Coba Kebijakan Kerja Inovatif
Dalam beberapa tahun terakhir, Korea Selatan telah mengupayakan berbagai metode inovatif untuk mengatasi tekanan sistemik yang dihadapi masyarakat pekerja. Pada tahun 2024, provinsi Gyeonggi meluncurkan uji coba baru berupa empat hari kerja per minggu melibatkan lebih dari 50 organisasi. Inisiatif ini memberikan opsi bagi karyawan untuk memilih antara jam kerja yang dipersingkat setiap dua minggu atau jam kerja harian yang dikurangi.
Selain itu, GRI merekomendasikan agar lembaga publik menjadi pelopor dalam mengurangi minggu kerja standar. Gagasan ini mencakup menghitung sebagian waktu perjalanan sebagai jam kerja berbayar. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih fleksibel dan mendukung bagi para pasangan muda untuk mempertimbangkan pembentukan keluarga.
Implikasi Global dan Tantangan ke Depan
Apa yang terjadi di Korea Selatan mencerminkan tantangan serupa yang dihadapi oleh banyak negara dengan perekonomian maju. Tren penurunan angka kelahiran global menjadi sinyal bagi pemerintah untuk menata ulang kebijakan kesejahteraan, keseimbangan kerja-hidup, serta mendukung pertumbuhan populasi yang sehat dan berkelanjutan.
Dalam konteks ini, Korea Selatan menjadi laboratorium sosial dengan eksperimen kebijakan progresif yang dapat diadaptasi oleh negara lain. Tantangan yang dihadapi menyangkut bagaimana mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif, devisa ekonomi yang berkelanjutan, dan dampaknya pada produktivitas nasional.
Memasuki masa depan, pemerintah dan pemangku kepentingan Korea Selatan perlu untuk terus menilai dan menyesuaikan pendekatan mereka untuk menciptakan lingkungan sosial-ekonomi yang mendukung kelahiran dan keluarga. Tindakan proaktif dalam meredefinisi jam kerja hanyalah satu bagian dari solusi kompleksitas demografi ini, namun merupakan langkah esensial dalam merajut kembali struktur sosial negara tersebut.